Logo Kadin Indonesia

Kadin Manokwari Kabupaten

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Kadin Manokwari Kabupaten

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Kabar Kadin · Pangan

Sertifikat Halal untuk UMKM Makanan di Kabupaten Manokwari

Siapa yang wajib, jalur self declare, dan kuota gratis SEHATI 2026. Cek status aturan terbaru di BPJPH.

Aneka makanan tradisional yang membutuhkan sertifikat halal sebelum dijual luas
Produk makanan olahan adalah kelompok yang paling sering mengurus sertifikat halal. Foto: Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Bagi warung, dapur rumahan, dan pengolah hasil laut di Kabupaten Manokwari, sertifikat halal sudah menjadi syarat untuk masuk toko modern, dapur program makan bergizi, dan pesanan instansi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menempatkan makanan, minuman, hasil sembelihan, kosmetik, obat bahan alam, serta sejumlah barang gunaan dalam rezim jaminan produk halal. Usaha menengah dan besar sudah lebih dulu masuk kewajiban pada Oktober 2024. Untuk usaha mikro dan kecil, tanggal yang lama disebut adalah 18 Oktober 2026.

Pada 17 Oktober 2026, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan pemerintah memperpanjang penahapan bagi pelaku usaha mikro dan kecil sampai 17 Oktober 2028 untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Perpanjangan itu rencananya dituangkan dalam perubahan PP 42 Tahun 2024. Sepuluh hari sebelumnya, Kepala BPJPH masih menegaskan wajib halal tetap berjalan 18 Oktober 2026 dan tidak ada penundaan, sambil menyusun ketentuan khusus bagi UMK. Karena dua pernyataan itu berdekatan, pelaku usaha jangan mengandalkan satu berita. Baca pengumuman di bpjph.halal.go.id sebelum memutuskan menunda berkas.

Menunda tetap berisiko

Perpanjangan penahapan, bila perubahannya sudah terbit, memberi waktu. Ia tidak menghapus permintaan pembeli. Hotel, ritel, dan penyelenggara makanan yang memasok instansi tetap meminta nomor sertifikat. Sanksi administratif dalam ketentuan jaminan produk halal tetap ada: peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat, dan penarikan barang dari peredaran. BPJPH menjelaskan penerapan sanksi dimulai dari peringatan tertulis, lalu dinaikkan bila pelaku usaha tidak patuh.

BPJPH juga membuka Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2026 dengan kuota 1,35 juta sertifikat bagi usaha mikro dan kecil. Kuota gratis lebih berguna dipakai sekarang daripada dikejar saat antrean memanjang. Kriteria pesertanya merujuk pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025. Intinya, usaha harus berskala mikro atau kecil dan punya NIB, memakai bahan yang sudah dipastikan halal, prosesnya sederhana, penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar, serta hanya punya satu fasilitas produksi dan satu outlet. Lokasi dan alat proses halal harus terpisah dari proses tidak halal. Produk tidak boleh memakai bahan berbahaya, dan daging hasil sembelihan hanya boleh berasal dari rumah potong yang sudah bersertifikat halal. Daging giling harus digiling sendiri atau di tempat yang sudah bersertifikat.

Makanan tradisional olahan rumahan, jenis produk yang dapat masuk jalur sertifikat halal self declare
Olahan rumahan dengan proses sederhana adalah calon jalur pernyataan pelaku usaha. Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Dua jalur: pernyataan pelaku usaha dan reguler

Usaha mikro dan kecil dengan proses sederhana, bahan berisiko rendah, dan penyelia halal dapat memakai jalur self declare, yaitu pernyataan pelaku usaha. Penyelia halal beragama Islam, memahami kehalalan produk, dan boleh diampu pemilik atau keluarga. Usaha dengan proses kompleks, bahan berisiko, atau skala menengah dan besar memakai jalur reguler lewat Lembaga Pemeriksa Halal, dengan biaya pemeriksaan yang ditagihkan di sistem.

Alur self declare yang dijelaskan BPJPH dan layanan SiHalal berjalan kira-kira seperti ini. Buat atau pastikan NIB lebih dulu. Cara mengurusnya diuraikan di panduan NIB UMKM Kabupaten Manokwari. Lalu buat akun di ptsp.halal.go.id, lengkapi data penanggung jawab, fasilitas produksi, outlet, dan penyelia halal. Pilih pengajuan self declare, isi kuesioner, pilih usaha, lalu lengkapi surat permohonan dan surat pernyataan yang terbentuk di sistem. Masukkan bahan baku, bahan pembersih, kemasan, nama produk, dan foto produk. Tuliskan proses produksi dengan singkat, unduh ikrar, setujui pernyataan, lalu kirim. Pendamping Proses Produk Halal memverifikasi lapangan. BPJPH memeriksa laporan, sidang fatwa menetapkan kehalalan, kemudian sertifikat dapat diunduh dari SiHalal. Daftar pendamping dapat dicari lewat kanal resmi BPJPH, bukan lewat calo.

Dokumen yang biasanya diminta meliputi surat permohonan, NIB, data penyelia, daftar produk dan bahan, proses pengolahan, manual Sistem Jaminan Produk Halal, serta ikrar. Simpan foto kemasan dan bukti pembelian bahan. Bila label halal sudah terbit, cantumkan sesuai Surat Edaran BPJPH Nomor 7 Tahun 2025, jangan meniru logo sebelum sertifikat ada.

Rujak sebagai contoh jajanan yang bahan dan prosesnya harus jelas untuk sertifikat halal
Setiap bahan, termasuk bumbu dan kuah, masuk daftar bahan di SiHalal. Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Mengapa ini bagian dari naik kelas

Sertifikat halal memperlebar pembeli, bukan hanya memenuhi aturan. Tulisan tentang UMKM naik kelas di Manokwari menyebut mutu yang konsisten sebagai syarat menjual lebih jauh dari lapak sendiri. Nomor sertifikat adalah bukti mutu yang dipahami pembeli di luar kabupaten. Bagi usaha yang suatu saat menjual ke pasar ASEAN, keterangan produk yang rapi juga selaras dengan pertumbuhan ASEAN yang saling terhubung: barang yang dokumennya lengkap lebih mudah diterima.

Dapur yang dikelola anak muda dapat memakai sertifikat ini sebagai portofolio. Mahasiswa yang ingin bagian dari Indonesia Emas 2045 tidak harus menunggu pabrik. Satu lini makanan dengan bahan tercatat, proses tertulis, dan sertifikat halal sudah cukup menjadi usaha yang bisa diaudit.

Produk Manokwari yang perlu didata lebih dulu

Di kabupaten ini, yang paling dekat dengan kewajiban adalah olahan pangan: abon dan ikan asin, keripik umbi, kue basah, minuman rempah, serta bumbu yang dijual dalam kemasan. Jasa penyembelihan dan rumah potong mengikuti jadwal tersendiri. Barang yang hanya dijual curah di lapak tanpa kemasan tetap perlu kejelasan bahan bila suatu saat masuk kemasan atau pesanan institusi. Catat satu resep yang benar-benar dipakai, bukan resep cadangan yang bahan penggantinya belum diperiksa.

Jangan mencetak tulisan halal pada stiker sebelum nomor sertifikat terbit. Pembeli dan pengawas membaca label sebagai klaim. Klaim yang mendahului sertifikat lebih merugikan daripada kemasan polos, karena dapat dianggap melanggar ketentuan pencantuman label. Setelah sertifikat ada, simpan salinan digital di telepon dan tempelkan nomornya pada katalog yang dikirim ke hotel atau toko.

Kadin Kabupaten Manokwari tidak menerbitkan sertifikat halal. Penerbitnya BPJPH setelah fatwa. Cabang dapat membantu anggota memeriksa apakah usahanya masuk kriteria self declare, apakah NIB-nya sesuai kegiatan makanan, dan apakah daftar bahan sudah lengkap sebelum bertemu pendamping. Hubungi sekretariat lewat kontak Kadin Manokwari Kabupaten. Bawa contoh kemasan, daftar bahan, dan alamat dapur. Jangan membayar pihak yang menjanjikan sertifikat di luar SiHalal. Bila perubahan PP 42 Tahun 2024 sudah terbit dan masa UMK memang geser ke 2028, tetap manfaatkan kuota SEHATI selama pendaftaran dibuka. Sertifikat yang sudah di tangan tidak hangus hanya karena jadwal kewajiban bergeser, dan pembeli tidak menunggu peraturan selesai dibahas.